Dasar Hukum Home Schooling

cita2 anak jaman now kejar paket c

Dasar Hukum

UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pasal 13 Ayat (1):
Jalur Pendidikan terdiri atas formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
Pasal 26:
Ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka sepanjang hayat.
Ayat (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Ayat (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Dalam hal ini, Pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan informal kecuali standar penilaian apabila akan disetarakan dengan pendidikan jalur formal dan nonformal sebagaimana yang dinyatakan pada UU No. 20/2003
Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 107/MPN/MS/2006

Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C, masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan, berturut-turut, pemegang ijazahSD/MII, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
Status kelulusan progam pendidikan setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar hak asasi manusia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.129 Tahun 2014 tentang ”Sekolah Rumah”

Pasal 1 Ayat (4):
Sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi didik yang unik dapat berkembang maksimal.
Pasal 4 Ayat (1):
Hasil pensisikan Sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan.
Pasal 12:
Peserta didik Sekolahrumah dapat mengikuti UN/UNPK pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang disetujui atau ditunjuk ole Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.



3 thoughts on “Dasar Hukum Home Schooling”

  1. It’s in point of fact a nice and helpful piece of info. I’m glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  2. I used to be suggested this web site by my cousin. I’m no longer positive whether or not this publish is written by him as no one else understand such specific approximately my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

  3. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Cheers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *